Legacy of My 'Angel and Demon' Unilateralism Way

What? so you heard that legal team of Sakti Sri is the one who intimidate the committee of Pemira IKM UI 2010 first? Wait until you know the truth, dude……Here is the real story from me, Priliantina Bebasari, the witness of everything…enjoy :)

Kamis, 2 Desember 2010 pukul 14.30

Panitia meminta kami, tim sukses kandidat Ketua dan Wakil Ketua BEM UI 2011, Sakti-Sri, untuk menemui mereka membicarakan mengenai perpanjangan pembukaan TPS di MIPA. Hal ini menurut panitia sebagai kompensasi kesalahan teknis pada hari Senin, 29 November 2010 yang menyebabkan TPS di MIPA pada hari itu tidak di buka sama sekali.

Saya dan Samuel Harnaen saat itu hanya menyerahkan nota keberatan kepada panitia sebanyak 6 halaman. Salah satu tuntutan kami adalah perpanjangan waktu pembukaan TPS di MIPA, FK, dan Cikini. Hal ini karena pada hari Rabu, 1 Desember 2010, TPS di FK yang merupakan TPS berjalan tidak dijalankan. Hal ini terbukti dari jumlah 0 suara yang masuk ke TPS FK pada saat itu. Untuk masalah Cikini, hingga hari ke-3, tidak ada TPS sama sekali di Cikini. Hal ini semakin menambah kekecewaan teman-teman vokasi kedokteran di Cikini yang selama ini tidak menerima publikasi apapun terkait Pemira IKM UI 2010. Bahkan roadshow di Cikini dibatalkan dan tidak ada permintaan maaf dari panitia ataupun usaha untuk mengganti jadwal roadshow. Hal ini menyebabkan seluruh mahasiswa vokasi kedokteran di Cikini mengadakan boikot terhadap Pemira IKM UI 2010. Kami pun meminta panitia untuk memberi kompensasi tidak hanya kepada teman-teman di MIPA, tapi juga kepada teman-teman FK dan Cikini. Semua hal ini tertulis di nota keberatan yang kami ajukan (terlampir).

Jumat, 3 Desember 2010 pukul 14.30

Saya bertanya kepada Mimi, wakil PO Pemira IKM UI 2010 mengenai respon dari gugatan yang kami berikan kepada panitia. Karena dalam nota tersebut kami meminta respon panitia dalam waktu 1x24 jam. Mimi menjawab keberatan pada panitia harusnya diberikan kepada Komisi Pengawas Pemira. Sehingga, pengajuan nota keberatan harus diulang kembali

Pukul 16.00

Saya menemui Bang Andri, Ketua Komisi Pengawas Pemira untuk bertanya mengenai prosedur pengajuan gugatan terhadap panitia Pemira IKM UI 2010. Beliau memberikan saya formulir gugatan. Karena terlalu banyak gugatan yang harus ditulis, maka saya kembali ke FISIP untuk mem-print kembali nota keberatan yang sebelumnya saya ajukan langsung kepada panitia. Kebetulan saat itu saya menitipkan flashdisk saya kepada Naimah, teman saya, di FISIP UI. Akhirnya saya harus kembali lagi ke FISIP UI.

Pukul 18.00

Saya berencana pergi ke pusgiwa bersama Sakti Lazuardi untuk menyerahkan formulir gugatan kepada Komisi Pengawas Pemira beserta nota keberatan yang terlampir. Namun saya mendapat kabar dari Sirly saya harus menghadiri forum pada pukul 19.00 untuk membicarakan mengenai perpanjangan TPS di MIPA. Oleh karena itu, saya pikir lebih baik menyerahkan formulir sekalian saja dengan forum itu biar tidak buang-buang waktu. Saya pun akhirnya pergi ke FE bersama Sakti untuk menemui salah seorang teman.

Pukul 19.00

Saya telah meng-sms Sirly, Campaign Manager kandidat Sakti-Sri, untuk menanyai boleh tidaknya saya mengikuti forum tersebut. Karena saya adalah tim sukses yang tidak terdaftar namanya. Sirly tidak membalas SMS saya. Akhirnya saya dan Sakti kembali lagi ke FISIP untuk menemui Sirly

Pukul 19.30

Saya sampai di FISIP. Saya mendapat telpon dari Iqbal, staf hukum Pemira IKM UI 2010 yang meminta saya segera datang ke Pusgiwa. Karena telpon saya tersebut, saya berasumsi bahwa panitia telah mengizinkan saya datang untuk mewakili Sirly yang saat itu sedang bertemu Ucit, PO Pemira, untuk membicarakan masalah Cikini.

Pukul 19.45

Saya sampai di Pusgiwa. Disana telah ada Rozi (CM tim Maman-Ijonk), Iqbal, dan Wenni (DPM UI). Disana saya menanyakan izin saya untuk masuk forum karena status saya hanyalah simpatisan. Iqbal menyuruh saya untuk membuat surat kuasa atas nama CM. Saya pun keluar ruang DPM untuk membuat surat tersebut. Tidak lama kemudian, Iqbal menemui saya dan meminta CM untuk datang. Saya pun meng-SMS Sirly untuk datang.

Pukul 20.30

Sirly datang. Forum pun dimulai. Saya diizinkan masuk karena saya didampingi oleh Sirly. Hal pertama yang dilakukan oleh Iqbal adalah menyodorkan Nota Kesepakatan mengenai dibukanya TPS di MIPA pada hari Sabtu, 4 Desember 2010 pukul 08.00-13.00. Beliau juga langsung berkata “Ini adalah nota kesepakatan. Yang artinya, jika ada salah satu pihak yang tidak setuju, maka nota kesepakatan ini tidak dapat dijalankan”. Saya pun mengutarakan stance dari tim Sakti-Sri, bahwa kami menginginkan MIPA dan FK dibuka secara bersamaan, tidak secara terpisah. Saya juga menceritakan kasus di FK seperti apa. Iqbal menolak untuk mengusut kasus tersebut dengan alasan karena gugatan mengenai FK baru masuk pada hari Kamis, yang artinya telat diterima panitia. Saya pun bertanya, kasus MIPA apakah juga diajukan salah satu pihak, atau keinginan panitia sendiri untuk mengusutnya. Iqbal mengatakan bahwa itu juga inisiatif dari panitia untuk membuka TPS di MIPA. Saya berkata lagi bahwa berarti kasus FK juga seharusnya sudah diusut dari kemarin-kemarin tanpa harus ada gugatan dari salah satu pihak peserta Pemira. Saya mengajukan usul untuk membuka TPS di MIPA dan FK pada hari Sabtu secara serentak. Iqbal menolak dengan alasan “kasus di FK bukan salah panitia pusat, melainkan salah dari koordinator fakultas”. Mendengar pernyataan tersebut, saya pun bertanya bagaimana garis koordinasi antara panitia pusat dan koordinator fakultas. Iqbal mengatakan bahwa hubungan antara panitia pusat dan panitia fakultas hanyalah bersifat koordinatif saja, bukan atasan-bawahan. Saya mengatakan bahwa jika memang demikian, maka panitia pusat tetap harus bertanggungjawab atas apapun yang terjadi di fakultas-fakultas. Lalu Iqbal mengatakan lagi bahwa kasus di FK itu bukan kesalahan panitia, karena hari Rabu tidak ada suara yg masuk dikarenakan seluruh mahasiswa FK terlalu sibuk kuliah, sehingga tidak sempat ke TPS. Hal ini tentunya berbeda dengan pernyataan dari Koordinator Fakultas FK, Rineke Twistixa Arandita. Saya pun mengajukan usul untuk menunda forum hingga ada kejelasan mengenai kasus di FK. Nantinya jika memang MIPA dan FK harus dibuka, maka keduanya akan membuka TPS pada hari Senin, 6 Desember 2010. Saya berargumen bahwa jika dibuka hari Senin, maka akan banyak pemilih yang datang karena itu hari kuliah, dan panitia masih memiliki banyak waktu untuk publikasi ulang. Iqbal tetap menolak ide saya dengan alasan bahwa kotak suara harus dibuka dan dihitung dalam waktu 2x24 jam berdasarkan Tatib Pemira IKM UI 2010.

Saya pun mencoba menghubungi Neke, Korfak FK untuk menanyakan kasus FK, dengan harapan jika saat itu sudah ada kejelasan, maka saat itu pula dapat kita selesaikan masalah MIPA dan FK. Namun sayangnya Neke sedang tidak dapat dihubungi. Begitupula Eros, yang menurut Panitia merupakan koordinator bidang penyontrengan di Salemba.

Tidak lama kemudian, panitia yang lain mulai berdatangan. Mimi, wakil PO Pemira, dan Fitri, yang saat itu saya belum ketahui jabatannya, ikut masuk ke dalam forum. Mereka menanyai ada masalah apa. Kami pun mengutarakan kembali stance kami bahwa kami ingin MIPA dan FK dibuka bersamaan. Fitri mengatakan bahwa kasus MIPA harus diselesaikan terlebih dahulu, baru panitia akan mengusut kasus di FK. Kami tetap menolak. Beliau waktu itu sampai bersumpah demi Allah akan mengusut kasus FK, setelah kasus di MIPA selesai. Beliau berpendapat bahwa kasus MIPA telah memiliki status legal formal yang jelas, sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak membuka TPS perpanjangan di sana. Kami tetap menolak. Saya mengatakan bahwa kita harus menjunjung tinggi “asas keadilan” dalam Pemira sesuai dengan Tatib yang ada (saya lupa pasalnya). Belum sempat saya menyelesaikan kalimat saya, Fitri memotong dan berkata tidak bisa. Bahkan beliau sampai setengah berteriak “Ya ampun…Ada suara siapa sihh di FK??”. Jujur saya dan Sirly sedikit keheranan karena yang menanyakan hal itu adalah panitia Pemira, yang seharusnya mengetahui bahwa di FK UI ada mahasiswa yang berkuliah, dan mereka tentunya punya suara dalam Pemira. Kami tetap menolak untuk menandatangani nota kesepakatan.

Kemudian Fitri mengatakan “maaf teman-teman. Karena alasan teman-teman tidak memiliki landasan hukum yang kuat, sementara pihak Maman-Ijonk sudah setuju, maka nota kesepakatan ini ditandatangani oleh panitia, Maman-Ijonk, saksi-saksi, dan tetap akan berlaku walau tidak ada tanda tangan dari teman-teman Sakti-Sri”. Fitri pun menyuruh Mimi dan Rozi untuk menandatangani nota tersebut. Kemudian, beliau mengajak keluar semua peserta forum, dan beberapa staf panitia yang menurut beliau merupakan anak FH UI sembari menyindir saya dan Sirly dengan mengatakan “semua anak hukum disini ikut keluar dan jadi saksi. Biar kalian belajar, mana yang menyulitkan, mana yang sesuai fakta”. Saya dan Sirly pun akhirnya ikut keluar ruangan. Kami duduk melingkar di depan Aula Setyaningrum.

Ketika kami semua sudah duduk, beliau mengatakan lagi “semua anak hukum disini wajib tanda tangan jadi saksi ya. Biar kalian lihat, mana yang menyulitkan, mana yang sesuai fakta. IP kalian di atas 3 semua kan??”. Pertanyaan ini tidak dijawab sama sekali oleh siapapun anak hukum disitu. Kemudian semua tandatangan kecuali perwakilan Sakti-Sri. Disini, saya dan Sirly merasa telah mendapat tekanan dan pemaksaan penandatangan nota hukum yang dilakukan oleh Fitri Muniro. Dan hal ini dapat diartikan sebagai tindakan pemaksaan dan memiliki konsekuensi hukum yang berat.

Lalu Iqbal menelpon Eros untuk menanyai masalah di FK. Beliau berkata tidak tahu apa-apa mengenai masalah pada hari Rabu di FK. Namun, kemudian beliau berkata bahwa saksi-saksi dari Maman Ijonk maupun Sakti-Sri di kampus Salemba terkadang tidak datang saat pembukaan dan penutupan dan menyerahkan seluruhnya kepada panitia. Atas dasar statement ini, Mimi menyimpulkan bahwa hari Rabu merupakan kesalahan dari saksi, dan dengan demikian tidak akan ada perpanjangan TPS di FK. Saya pun mengatakan tidak begitu kejadian yang diceritakan oleh Neke. Akhirnya Mimi menarik keputusan tersebut dan meminta kami datang kembali setelah Neke dapat dimintai konfirmasinya. Rozi dari pihak Maman-Ijonk juga berjanji akan datang jika diminta membicarakan masalah FK.

Setelah itu, forum ditutup. Namun saya dan Sirly tidak tinggal diam. Kami tahu bahwa jika nota kesepakatan tidak ditandatangani semua pihak, nota tersebut cacat hukum. Artinya, TPS yang akan dibuka pada hari Sabtu di MIPA pun juga akan berstatus cacat hukum. Saya pun langsung menghubungi Sakti untuk datang bersama teman-teman tim hukum kandidat Sakti-Sri.

Tak lama kemudian, Sakti dan beberapa teman lain langsung datang ke Pusgiwa. Sakti langsung menemui Ucit dan Mimi. Sakti menyebut salah satu pasal di KUHP yang mengatakan bahwa sebuah nota kesepakatan atau perjanjian harus memenuhi beberapa unsur agar dianggap sah dalam hukum. Salah satunya adalah persetujuan dua belah pihak tanpa paksaan. Ucit dan Mimi yang tidak dapat membantah lagi meminta Sakti datang bersama tim hukum sebelum pagi untuk membicarakan mengenai kelanjutan nota kesepakatan tersebut. Ucit mengatakan bahwa panitia akan menginap di Pusgiwa, jadi kami dapat datang kapan saja.

Sabtu, 4 Desember 2010

Pukul 00.15

Sri, bersama tim hukum yang berjumlah 7 orang datang menemui panitia di Pusgiwa. Kami membawa surat kuasa yang ditandatangani oleh Sakti Lazuardi yang berhalangan hadir. Kami duduk melingkar di depan Aula Setyaningrum. Kami pun menanyakan apa saja yang terjadi pada forum jam 20.30 di ruang DPM sehari sebelumnya. Kemudian kami menanyakan dasar filosofis keputusan panitia untuk memperpanjang TPS di MIPA. Saat itu Iqbal mengatakan bahwa “terlepas dari kesalahan siapapun, hak suara mahasiswa di UI tidak dapat dicabut”. Ketika forum sedang berlanjut, tiba-tiba Mimi menghentikan forum dengan alasan ingin memanggil tim Maman-Ijonk. Kami pun setuju dan justru merasa kehadian tim Maman-Ijonk lebih baik dalam forum tersebut. Akhirnya forum ditunda hingga tim Maman-Ijonk datang.

Tiba-tiba Fitri Muniro datang dan menanyai ada urusan apa kami datang menemui panitia. Saat itu Yahdi, salah satu tim hukum kami, mengutarakan maksud kami. Awalnya Fitri ingin mengadakan forum berdua saja dengan Yahdi. Namun hal ini ditolak oleh teman-teman kami. Fitri pun mengecek legal standing kami dengan mengecek surat kuasa dan memanggil nama-nama yang tertera. Setelah itu, Yahdi mengutarakan maksud kami secara jelas untuk menemui panitia Pemira.

Lalu kami juga menanyai legal standing Fitri saat itu. Fitri mengaku beliau adalah perwakilan dari DPM UI sebagai staf khusus legislasi dan hukum Pemira IKM UI 2010. Padahal, beliau bukanlah anggota DPM UI terpilih, melainkan berstatus staf khusus dari DPM UI. Artinya, beliau harus diangkat dengan surat kuasa atas nama Ketua DPM UI sebelum menjadi perwakilan DPM UI di Pemira IKM UI 2010. Kami pun meminta surat kuasa Fitri Muniro dari Gilang. Apalagi surat kuasa tersebut penting mengingat Fitri menandatangani nota kesepakatan pada kolom “saksi” dengan mengatasnamakan DPM UI. Beliau mengatakan ada, dan akan dicari dahulu. Kemudian beliau kembali ke ruang DPM untuk mencari surat tersebut.

Pukul 01.45

Kami merasa panitia sudah terlalu lama berada di ruang DPM untuk mencari surat kuasa, kami mengetuk pintu ruang DPM untuk memberikan batas toleransi waktu kepada panitia. Kami mengatakan bahwa hingga jam 02.15, panitia harus sudah keluar dengan membawa surat kuasa Fitri Muniro

Pukul 02.15 

Panitia tidak kunjung keluar. Kami pun kembali mengetuk pintu ruang DPM dan menanyai mana surat yang kami minta. Ucit dan Mimi keluar dari ruang DPM dan meminta kami untuk bersabar. Kami meminta Fitri untuk keluar. Mimi berdalih Fitri saat itu sedang solat sehingga tidak dapat diganggu. Kami disuruh menunggu.

Pukul 02.30

Kami kembali mengetuk pintu ruang DPM UI. Panitia tetap tidak kunjung keluar. Kami pun mengetuk semakin keras karena kami juga tidak ingin digantungi malam-malam di Pusgiwa. Akhirnya Ucit keluar bersama Iqbal setelah beberapa lama. Ucit pun mengatakan bahwa nota kesepakatan yang tadi ditandatangani panitia, pihak Maman-Ijonk, dan saksi-saksi tidak sah demi hukum karena kesalahan panitia. Statement Ucit tersebut kami rekam di handphone. Untuk memperjelas lagi, kami menanyai kesalahan panitia bagian apa. Ucit menjawab karena tandatangan saksi tidak sah karena saksi bernama Fitri Muniro tidak memiliki legal standing yang jelas untuk menjadi saksi. Kami pun memperjelas lagi dengan menanyakan apakah itu kelalaian atau kesengajaan. Ucit tidak bisa menjawab. Akhirnya kami meminta Fitri yang tadi sudah solat tersebut untuk keluar lagi memperjelas apakah tindakan beliau merupakan kesengajaan atau kelalaian. Fitri pun akhirnya keluar setelah beberapa waktu yang cukup lama untuk dapat beranjak dari ruang DPM UI ke depan ruangan tersebut. Kami pun menanyai Fitri apakah dia sudah menemukan surat kuasa yang sedari tadi dicarinya. Akhirnya Fitri pun mengaku bahwa ia tidak memiliki surat kuasa yang dimaksud untuk menjadi perwakilan DPM pada Pemira IKM UI 2010 ini. Kami pun menanyai alasan mengapa ia tetap menandatangani nota kesepakatan atas nama DPM walau tidak memiliki kuasa? Apakah ia tahu perbuatan ia tersebut dapat dimasukkan sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang melanggar hukum dan memiliki konsekuensi pidana yang berat? Beliau menjawab ia. Kami pun bertanya apakah tindakan beliau merupakan kelalaian atau kesengajaan? Tiba-tiba beliau menangis tanpa sebab. Kami pun memperjelas kembali pertanyaan kami dengan cara yang lebih halus karena kami merasa mungkin Fitri tidak kuat menerima tekanan yang hanya mendebat beliau soal fakta-fakta hukum yang tidak dibuat-buat. Beliau akhirnya mengaku bahwa itu merupakan kesengajaan. Kami pun memberikan pelajaran hukum sedikit pada panitia bahwa dalam suatu nota kesepakatan atau perjanjian, saksi hanya boleh tandatangan setelah kedua belah pihak menandatangani. Jika saksi mendahului, maka tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berat. Akhirnya seluruh panitia kembali masuk ke ruang DPM untuk membicarakan jadwal forum untuk membicarakan masalah di MIPA, FK, dan Cikini.

Panitia keluar kembali dan meminta kami datang lagi untuk forum pada jam 10.00 hari itu. Setelah berdebat mengenai waktu, kami dan panitia sepakat mengadakan forum diskusi dengan Maman-Ijonk pada pukul 09.00 hari itu. Kami meminta panitia hanya bertindak sebagai fasilitator pada forum diskusi yang akan datang, dan tidak bersikap seperti diktator yang sewenang-wenang menyodorkan nota kesepakatan atas sesuatu dan memaksa seluruh pihak mengikutinya. Panitia pun menyanggupi forum diskusi yang akan datang adalah forum diskusi yang difasilitasi panitia agar pihak Sakti-Sri, Maman-Ijonk, dan panitia dapat merumuskan solusi atas persoalan di ketiga fakultas tersebut secara bersama-sama dan menemukan win-win solution. Pertemuan dengan panitia ditutup pada jam 03.30.

Hi all..

It’s been a long time since last time I wrote on this tumblr..

Ok, so what am going to write here is correlated with the activity I did on the last semester, taking some part in the student body election at my campus. As some people know, there was trouble happen during the process. The result has been clear enough, that Maman-Ijonk (from tarbiyah regime again) finally be seated as the new President and Vice President of Student Executive Body 2011.

But here, let’s see back again what has happened during the election process. I am really interested in the fact that at some occasion, there were some people provoked student in order to drive the mass action for the purpose to push some decision makers change their mind or decision, including judiciary student body. Apparently, some people got provoked on that half information they got. The sender of information (many people still don’t know whom) assumed that if there are mass of people yelling and want something, some decision makers are afraid enough and then changed their decision. The mass itself, believing that what they are trying to reach is truly their interest or right, assumed that in this democratic country every decision makers must listen to and grant their wish because they are people or citizen. Thus, they also believe that judiciary student body must also grant their wish. When the judiciary student body is trying to make a decision to settle the dispute of the election, some people tried to stop them, texted them what they really want and blackmail them, even before the decision came out.

These questions came in my mind: is it really true that whatever people want in democratic country must be granted by decision makers? Do judiciary student body in the case of election must grant what people yell at them? .And these questions are what am going to answer in this pos I’ll try to explain it in the very neutral way so that all people (no matter their political preference are) can digest it. My purpose is neither changed everything nor yelling at some people that they are stupid to follow that half information they got. My purpose is simple, to show what is the truly meaning of democracy.

Am going to start my writing by explaining what democracy is.

Democracy is a system of governance that seeks to maximize three processes: accountability, representation, and participation. Accountability means that at every level there is some sort of oversight and everyone is answerable to someone. This is mostly known as “check and balance” mechanism. Just like in the state system, normatively speaking, the decision or legislation made by parliament can be scrutinised by court system, in accordance with the Constitution. The court themselves are also accountable to executive body because they are picked by the parliament. The Constitution can be scrutinised and changed by people through referendum.  And the executive body, president are held responsible to the parliament.

Representation refers to the fact that democracy is a system where leaders derive their credibility, their mandate directly from people. The principle of representation means that all citizens and people have a right to be heard in political system. In state system, there are proportional voting (seat for political parties in the parliament is equal how many percentage of voting they got in the parliament), or preferential voting to be used in the election of legislative body. But obviously its not perfect. There are no parties specifically representing the views of minority which sometimes can be a problem.

Participation is the most basic and arguably the most important principle because it underpins the other two principles and and the most fundamental basis for democracy – government by people, for people..blah blah blah…Participation means everyone deserves a vote and all votes should have equal weight, for the exception of mentally ill people, or children for instance.

Let’s go deeper now by talking mandate theory. A mandate is the authority politicians have to make decisions that derives from the fact that you voted for them. That is “direct” mandate. There are also indirect mandates to appoint officials like judges or public servants. They get mandate because they were given power by people who you voted for, or the law or constitution empowers them to act on behalf of other people.

So clearly stated that judges as part of judiciary system of a country also get mandate from people even though they are not directly chosen by people. Thus, they have no right to make action that contradictive with the need and interest of people.

There must be a reason why there are different way to choose judges from the way we choose parliament members or president. The answer is simple for me, because judges deal with law. They must interpret the law (not making it). And interpreting the law needs a special skill, that is why in every universities there are specific faculty of law. And what people from them basically doing in their work (as judges, attorney, or lawyer) basically do in their work is interpreting the law. Well, am not saying that people that don’t have law educational background can’t interpret the law. Some people can do that if they try. But who stands to read hundreds of pages of constitution if they have no lawyer? Who can examine the correlation between one constitution and others to search for a solution? Who understands the philosophy behind one law so that we could change it if it contradicts with the betterment of society? Who understands what stuffs needed to prove who is wrong in one case? That is why we need people with law educational background to act as our lawyer in our divorce trial, because if we act on ourselves, we could lose the custody of our children, for instance. See, these simple examples in our daily life shows how skill to interpret the law is really exclusive owned by those who understand the law. If we understand the very crucial role of judges in judiciary system, we are not going to choose random people but people who understand the law as our judges. That’s why we have different path to choose judges in our country, even though there are still debates that people should elect their own judges. In my campus particularly, everyone wish to be judges must follow a specific mechanism of selection that only those who understand the law may pass.

Let’s go back to the issue of election. When judges were in the process of trial, some people didn’t appear on the trial back then. Suddenly, they got half information about what has happened during the trial. With unreliable news they had, they got angry and came to the trial of decision reading wishing the judges are afraid enough and changed their decision about election. The question then, should the judges grant their wish?

I am liberalist and human right defender, but am afraid that democracy is not the best system in the world. Yes, people have the right to be heard in governance system. And democracy system is the best way to accommodate that. But, democracy somehow neglects the possibility that people might stupid or wrong. Because apparently, we are as human do make mistakes. Believed and supported by many people doesn’t make something necessarily becomes the right one. We can’t judge something right or wrong by how many people support it. For example, bribery. In Indonesia, if you want to make an identity card or passport, you have to give the officer some money so they could give to you on time. If you are in salon, and the hairdresser does your hair magnificently, you are stimulated to give them some money as appreciation of their good job. It becomes usual thing in our life, and we feed up with it. But it doesn’t mean that bribery in its very basis is the right to do, right? The identity card or passport officer supposedly do their job on time without extra money. Bribery will only make them lazy to do their job if they don’t get extra money right? And so does the hairdresser.

This case happens in the election. Because it is against many students’ will (even though there are no statistics to compare how many people who pro and against the decision made by judges), not necessarily means that the decision made by judges are wrong. Especially when those people who force something didn’t follow the trial process and thus didn’t know what facts came up during the trial. Simply, the mass didn’t know whether their wishes are right or wrong.

And in that case, we have to admit that judges know the best. Not only because they have knowledge about law, but also because the follow every process during trial. Even if they don’t have knowledge and specific skill to interpret law, they still know better than the mass because they are there during trial process. Ok, maybe there are some accuses went to judges as being partial. Am not going to argue whether it is right or wrong because I even don’t have right to defend them (I as a person who always there during trial even don’t know whether judicial judges are truly impartial), but let me ask two questions: how can you judge the judges as being partial even when they haven’t decide anything and you never appear to see the process of trial? And are the information you got reliable from the trustworthy source, or it has been added with some untruth additional information?

If we have democracy as system, we also have utilitarianism. Utilitarianism believe that public mass are stupid (that’s why a very nice person could kill someone sadistically in a riot) because they are easily provoked. And government knows the best. One policy comes from utilitarianism principle is the obligation to use seatbelt in car. Some people might not get the idea of good effect from using seatbelt. But because government believe that they know the best, and they won’t take chance of people stupid enough to die because of car accident, they oblige people to do so.

What am trying to say is not that utilitarianism is better than democracy. But it has point somehow. Especially in law, when you can’t play along with it. The judges obviously have knowledge, know all information from trial process, thus they know the best. And for me it is not right for them to act contradictive from something they know as the right one. They have mandate from student in my university, as well as rectorate officer, lecturers, and others, to act responsibly and not playing with law. If they believe that their decision is the right one, they must not follow other people whom they know are wrong, even when those people are their own constituent. They must stand on their decision which they believe as the right one for the betterment of society and law. Because even in the most democratic country, sometimes government have to take hard action for the betterment of society, even when society ask other things.

And you know why? Because what you want sometimes (and most of time) is not what you need. Admit it.

The summary about democracy and deeper analysis about it are taken from Tim Sonnreich, Training Guide for University Debating, (Easters 2008 Edition), p. 54-56

Not many. I just to stop writing anything that could make people get mad in social networking site. I also want to love my boyfriend as much as I can till the end…

See? how simple it is? :)

1. became delegates of English Debating Society UI for Indonesian Varsity English Debating, January 2010 in Bandung Technological Institute. Grabbed Octofinalist title. Got new friendship with other delegates and coaches

2. became delegates of EDS UI for Nationwide English Debating, February 2010 in Binus University. Grabbed 2nd Runner-Up title. Learnt so much from my teammate Dimas Hokka :))

3. Became volunteer of World Movement for Democracy, April 2010, international conference for all democracy activist in the world. Knowing new people, VIPs, leader of countries, talk to African people for the first time, working inside 4 star hotel, Shangri La Hotel, had a 5 star culinary, and many more !!

4. Attending (no, PO-ing ;)) EDS Member’s Party @ Strawberry Cafe, Jakarta.

The event was great !! Strawberry Cafe is also highly recommended place to visit in Jakarta. They have more than 400 games that could be played freely, including the real spooky game “Jumanji”. FUN FUN FUN !!

5. Went to Auckland, New Zealand to participate in Australasians Intervarsity English Debating 2010 in University of Auckland. Its the 2nd biggest english debate tournament in the world…We learnt so much about debating, got new friendship with debater abroad, as well as touring around Auckland :)

6. Became Director Accommodation of IndonesiaMUN 2010, the first ever national MUN in Indonesia. Got new friendship with all committees to fight back against our “beloved” leader, as well as friendship with some participants :)

7. Involved in political life of my campus as campaign team of Sakti-Sri for president of Student Executive Board Universitas Indonesia 2011. Got new friendship again with all members of campaign team :))

8. Involved again in political life of campus because turns out the election in my campus didn’t run well (read: run badly). I become member of legal team of Sakti-Sri to prosecute the committee of the election. I learn so much about law !!

9. My younger sister graduation !!!!!!!!!!!

10. Got a new boyfriend, also member of legal team of Sakti-Sri.

11. and all other things like karaoke, watching Grand Final Night of Abang None Jakarta, gathering with friends, and many many things !!

Alhamdulillah, ya Allah.. :))